Data tersebut, sebut Hartono, belum termasuk besaran anggaran belanja pengadaan di pemerintah kabupaten atau kota dan juga instansi vertikal lainnya. Oleh karena itu dengan porsi anggaran yang cukup besar tersebut diharapkan pengelolaannya dapat dilakukan secara efektif efisien dan akuntabel.
“Maka dari itu peran PPK sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa dari awal sampai akhir untuk mendapatkan barang yang terbaik di samping itu kualitas pengadaan barang atau jasa juga ditentukan oleh kemampuan dan profesionalisme personil UKPBJ dalam melaksanakan proses pemilihan penyediaan baik oleh pekerja atau pejabat pengadaan di mana proses pengadaan barang atau jasa harus dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan,” jelasnya.
Acara ini merupakan momentum untuk memperluas jaringan pasar bagi pemerintah untuk mendapatkan produk terbaik sesuai dengan rencana kebutuhan sehingga diharapkan perangkat daerah atau instansi lainnya dapat lebih mudah dan banyak mengetahui update produk terbaru dan mendapatkan solusi terkait pengadaan barang atau jasa berbasis TKDN yang dibutuhkan.(***)
