Kebijakan ini bisa berupa undang-undang yang melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, seperti undang-undang tentang upah yang setara untuk pekerjaan yang setara dan kebijakan cuti melahirkan yang adil. Selain itu, pemerintah juga dapat mengimplementasikan kebijakan yang mendorong perusahaan untuk memperhatikan keberagaman gender dalam perekrutan dan promosi karyawan.
Pendidikan menjadi fondasi penting dalam mencapai kesetaraan gender. Pemerintah perlu berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan yang mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan menghimpun keterampilan perempuan dalam bidang yang selama ini didominasi oleh laki- laki, seperti teknologi dan sains.
Melalui pendidikan, perempuan akan lebih siap bersaing di dunia kerja, serta mengubah pandangan masyarakat yang mungkin masih patriarkal.Pemerintah dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang menerapkan praktik ramah gender, seperti menyediakan fasilitas yang mendukung ibu bekerja (misalnya, ruang menyusui dan fleksibilitas jam kerja). Selain itu, pemerintah juga bisa memberikan dorongan melalui program pengembangan usaha yang fokus pada pemberdayaan perempuan, seperti akses modal dan pelatihan.
Pengumpulan data yang akurat tentang partisipasi perempuan di berbagai sektor pekerjaan sangat penting untuk memetakan kesenjangan gender yang ada. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melakukan survei dan penelitian guna mengidentifikasi masalah serta memantau perkembangan kesetaraan gender dari waktu ke waktu. Informasi ini bisa digunakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
