Maka dari itu, menurutnya, untuk menguatkan dan memajukan implementasi bisnis dan HAM di daerah, diperlukan perpanjangan tangan dari gugus tugas nasional bisnis dan HAM, yaitu Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM.
Diharapkan gugus tugas ini dapat meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah dan perusahaan di daerah guna memantapkan mainstreaming bisnis dan HAM di tingkat daerah.
“Semoga gugus tugas ini dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan optimal seperti dengan sosialisasi bisnis dan HAM meningkatkan kesadaran perusahaan di wilayahnya mengenai bisnis dan HAM, dan membantu memonitor upaya bisnis dan HAM di daerah,” harapnya.
Pria yang juga menjabat sebagai Dirjen Bina Adwil kemendagri ini juga mengatakan, dengan kolaborasi yang kokoh, semangat untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berperikemanusiaan semakin terkobarkan.
“Dengan menegaskan komitmen, harapan, dan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat, untuk membangun semangat untuk melanjutkan kerja sama yang telah dibentuk demi kemajuan hak asasi manusia yang lebih baik di Kepulauan Bangka Belitung,” pungkasnya.
