Pemkot dan Kejari Pangkalpinang Tandatangani MoU untuk Minimalkan Masalah Hukum

Diduga ini juga menjadi pemicu munculnya upaya-upaya para mitra untuk mengoperasikan ponton hantu. “Kami bukan tidak mampu pak, mampu kami mau 20, 30 sampai 50 ponton. Cuma dikasihnya terbatas. Tapi hendaknya kalau bisa banyak ya banyak. Seperti yang lain, sampai 40 ponton,” ujar sumber wartawan yang dibincangi di salah satu basecamp mitra. Sementara, info yang […]

“UU MK pertama Nomor 24 Tahun 2003 ditandatangani oleh Presiden Megawati. Hakim MK pertama dilantik oleh Presiden Megawati, kurang pantas apa dia menjadi sahabat lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi,” kata Feri. Feri kemudian menyebut masukan amicus curiae Megawati kemungkinan akan dipertimbangkan MK karena surat tersebut sudah diterima sejak 16 April lalu, sesuai batas akhir yang diatur MK. […]

“Kunjungan kita hari ini kepada Pak Pj Gubernur terkait masalah tata niaga lada dan juga menyemangati kembali petani lada kita untuk bertanam lada,” ungkap Ketua BP3L Babel, Rafki Hariska. Menurutnya, banyak petani lada Babel saat ini sudah beralih profesi menjadi petani sawit ataupun penambang dikarenakan harga lada yang kurang begitu bagus. Dalam penjelasannya, selain berkoordinasi […]

Polres Bangka Tengah menegaskan komitmennya dalam mengawal distribusi BBM subsidi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan pribadi, sehingga masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi tidak dirugikan. “Mereka dijerat dengan Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam UU No. 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” […]

Polsek Tambora selanjutnya akan berkoordinasi dengan orang tua, pihak sekolah, dan instansi terkait untuk menentukan langkah pembinaan terhadap kedua remaja tersebut. Kepolisian juga mengimbau para orang tua agar meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anak mereka, terutama pada malam hari dan penggunaan media sosial, guna mencegah keterlibatan dalam aksi tawuran yang berpotensi membahayakan diri sendiri maupun orang […]

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2025 yang mengatur ketentuan perpajakan atas transaksi aset kripto. Dalam ketentuan tersebut, transaksi aset kripto melalui penyelenggara perdagangan dalam negeri dikenakan PPh Pasal 22 final sebesar 0,21 persen dari nilai transaksi. Perubahan ketentuan perpajakan tersebut juga menghapus pengenaan PPN atas transaksi jual beli aset kripto. Sementara itu, […]