Menanggapi hal tersebut Dirjen Penataan Agraria Kementrian ATR/BPN RI, Dalu Agung Darmawan menyampaikan sertifikat hak atas tanah adalah bukti kepemilikan yang sah dalam memberikan kepastian hukum terhadap hak atas tanah.
Kementrian ATR/BPN sendiri di tahun 2024 ini menargetkan, untuk melegalisasi sebanyak 120 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah.
“Dalam hal ini ATR/BPN itu memastikan kepemilikan/penguasaan terhadap bidang tanah baik itu masyarakat, pemerintah ataupun investor,” ucap Dalu.
Terhadap wilayah pemukiman yang masuk kedalam kawasan hutan agar pemerintah daerah segera memetakan zona-zona tersebut untuk dimasukkan kedalam rencana tata ruang dan diajukan kepada kementrian terkait dalam hal ini KLHK. Sehingga wilayah tersebut sudah clean and clear dan proses penerbitan sertifikat hak atas tanah dapat dikeluarkan.
“Silahkan saja pak dimasukkan di dalam pola tata ruangnya seperti apa,” tegasnya.
