Meterai Ilegal Masih Beredar, Begini Cara Publik Memastikan Keasliannya

Jenis ketiga muncul pada versi elektronik. Yang beredar adalah gambar meterai yang sudah pernah dipakai orang lain. Pembelinya baru sadar ketika sistem menolak pembubuhannya.

Cara Publik Memeriksa Meterai Tempel

Yang bisa dilihat mata dan dirasakan tangan

Pemeriksaan versi kertas masih bersandar pada indra. Terawang lembarnya ke arah cahaya, lalu perhatikan ketajaman cetakannya. Lambang negara dan angka nominalnya harus tampak tegas, bukan pecah.

Perhatikan juga jejak pemakaian sebelumnya. Meterai yang pernah dilepas biasanya bertepi tidak rata. Lapisan perekatnya menipis, dan permukaannya kadang menyisakan bekas tinta. Harga di bawah nominal resmi sudah menjadi peringatan paling awal.

Cara Memeriksa Versi Elektronik

Tiga jalur pemeriksaan resmi

Versi digital justru lebih mudah diperiksa, dan hasilnya tegas. Peruri menyediakan beberapa jalur yang bisa dipakai siapa pun:

1. Pindai gambar meterainya memakai aplikasi pemindai resmi dari penerbitnya

2. Klik gambar meterai pada pembaca PDF untuk melihat keterangannya

3. Unggah dokumennya ke situs verifikasi resmi untuk pemeriksaan penuh

Hasil pemeriksaan hanya ada dua, cocok atau tidak cocok. Tidak ada ruang untuk penilaian subjektif seperti pada lembar kertas.

Simpan keterangan hasil pemeriksaannya bila dokumennya penting. Catatan itu berguna bila mitra usaha mempertanyakannya di kemudian hari. Pemeriksaan ulang pun bisa dilakukan kapan saja tanpa biaya.

Tanda bahaya saat membeli

Beberapa pola berikut sebaiknya langsung membuat Anda berhenti:

• Harga jual di bawah nominal resmi sepuluh ribu rupiah

• Penjual meminta dokumen dikirim dalam format Word, bukan PDF

• Penjualan dilakukan lewat lapak daring umum, bukan distributor resmi

Tanda kedua paling teknis dan paling sering lolos. Pembubuhan meterai elektronik hanya berlaku pada berkas PDF. Permintaan format lain menandakan prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Sanksi yang Mengancam Pengedar Meterai Ilegal

Ancaman pidana menurut undang-undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 mengatur sanksinya cukup tegas. Produsen dan pengedar meterai palsu diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dendanya paling banyak lima ratus juta rupiah.

Untuk meterai bekas pakai, ancamannya diatur terpisah. Pidananya paling lama tiga tahun dengan denda paling banyak dua ratus juta rupiah. Perbedaan ini menegaskan bahwa rekondisi pun dipandang sebagai tindak pidana.

Posisi pembeli yang tidak tahu

Bagian ini jarang dibahas, padahal paling relevan bagi pembaca. Pembeli yang tidak mengetahui asalnya umumnya bukan sasaran pidana. Namun kewajiban bea meterai atas dokumennya tetap belum terpenuhi.