Menyoal Kisruh BN 1 dan BN 2, Ketua Tim Publikasi Pemenangan Berdaya: Keluhan Wagub Terlalu Berlebihan

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Projo Kabupaten Bangka Tengah itu juga menyesalkan sikap Hellyana dan mempertanyakan komitmen Hellyana terhadap pemerintahan daerah, serta integritasnya sebagai pejabat publik.

“Berpijak pada fakta-fakta yang mengguncang, mulai dari tidak mengklarifikasi dugaan gelar palsu, hingga menggiring opini di berbagai media. Pernyataan seperti ini mengindikasikan adanya disfungsi fundamental dalam kemitraan kepemimpinan yang seharusnya solid demi kemajuan daerah dan pelayanan publik,” ujar Abie.

Lebih lanjut, Abie menilai, pernyatan Gubernur Hidayat Arsani yang beredar di sejumlah media belakangan ini ada benarnya.

“Etikanya begini, wagub adalah bawahan dan perwakilan gubernur yang semestinya berkoordinasi dengan gubernur terkait semua kebijakan pemerintahan. Dimulai dari perjadin-nya yang dibiayai dengan APBD yang berasal dari rakyat,” tegasnya.

Soroti Soal Titel Palsu
Dalam kesempatan itu, Abie juga menyoroti soal gelar (titel-red) Sarjana Hukum (SH-red), yang diduga digunakan Hellyana sebagai bentuk pembohongan publik.

Hal itu, menurut Abie, menjadi salah satu isu yang paling mencoreng integritas Hellyana dan akan mendatangkan sejumlah konsekuensi.

“Pertama, kerusakan reputasi yang tak terhingga. Pejabat yang terbukti memalsukan gelar akan kehilangan kepercayaan masyarakat secara total dan reputasi institusi yang diwakilinya pun akan tercoreng,” jelas Abie.

“Kedua, sanksi hukum. Menggunakan gelar palsu dapat dikategorikan sebagai penipuan dan dapat dijerat sanksi pidana yang berat. Ketiga, kehilangan jabatan. Jika terbukti bersalah, Hellyana dapat kehilangan posisinya sebagai Wakil Gubernur, yang akan menjadi preseden buruk bagi praktik pembohongan publik di kalangan pejabat,” imbuhnya.

Lebih lanjut menurut Abie, dalam sebuah negara hukum, kebohongan publik, apalagi yang dilakukan oleh pejabat negara, adalah pelanggaran berat yang merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

“Persoalan ini tak bisa diabaikan. Silakan publik menilai kekisruhan yang ditimbulkan. Nilai saja dari gelar palsu SH yang digunakan. Sampai saat ini, Wagub tidak pernah mengklarifikasi hal tersebut,” ujarnya.

Jadi sebelum menuntut Gubernur, kata Abie, adalah hal yang wajar jika Hellyana menjawab terlebih dahulu serangkaian pertanyaan dan tudingan serius yang diarahkan padanya.

“Masyarakat Kepulauan Babel berhak mendapatkan pemimpin yang berintegritas, jujur dan berkomitmen penuh terhadap amanah yang diemban,” ujarnya.