Meningkatkan Efektivitas Otonomi Daerah Dalam Pemerintahan Lokal

Papua Tengah: 1 Papua Selatan: 1 Papua Pegunungan: 1 Total Hak Suara: 87. Selain menetapkan hak suara, Kongres PWI 2025 juga memberi ruang partisipasi kepada lima orang peninjau dari setiap provinsi. Peninjau ini hanya dapat menghadiri pembukaan dan penutupan kongres, dan akan disediakan ruang khusus yang dilengkapi layar siaran langsung. Keikutsertaan atau keberadaan peninjau di […]

“Rukun kelima seakan-akan menjadi penutup rukun-rukun lainnya. Selanjutnya dalam ibadah haji terdapat beberapa tahapan sebagai rukun haji dan hal-hal lain yang disunnahkan, pastinya sudah ditunaikan selama berhaji,” jelasnya. Dan yang ketiga yakni nilai akhlak. Akhlak adalah indikator keperibadian bagi orang yang sudah berhaji, apakah nilai ibadahnya mabrur atau sebaliknya, yaitu mardud. “Bila akhlak mengandung makna […]

Dalam kesempatan tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kep. Babel Ariyanto memberikan kuliah singkat tentang sejarah terbentuknya DPRD, Jumlah Anggota DPRD, Alat Kelengkapan Dewan, Tugas dan Fungsi DPRD yang mana semuanya itu bertujuan agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal sesuai dengan yang diharapkan. “DPRD sendiri merupakan amanat dari UUD 1945, terutama di dalam pasal 18 […]

Atas kasus tersebut, mereka dijerat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka terancam hukuman 4 tahun penjara. “Pasal yang kita gunakan adalah Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan pidananya kurang lebih 4 tahun,” ujarnya.

Melalui berbagai inisiatif tersebut, PT Timah Tbk berupaya menjadi bagian dari solusi peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 3 tentang Kehidupan dan Sejahtera. Konsistensi perusahaan dalam menjalankan program kesehatan mencerminkan bahwa PT Timah Tbk tidak hanya berfokus pada kinerja bisnis, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang kuat terhadap masyarakat […]

Pada Tahun 2022, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan PemerintahanDaerah, tepatnya diatur dalam ketentuan Pasal 94 yang menjelaskan bahwa untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun […]