Mengulik Terkait Kepastian Hukum yang Berkeadilan dalam Eksekusi Jaminan Fidusia
- account_circle Ochin
- calendar_month Ming, 28 Sep 2025

Dengan melihat dari dua dasar hukum tersebut yang memiliki pandangan cukup berbeda mengenai prosedur eksekusi terkait objek jaminan fidusia maka dapat timbul pertanyaan apakah dalam hal ini objek jaminan fidusia itu prosedur eksekusinya telah memiliki kepastian hukum. Perlu diketahui bahwa dalam UU No 42 Tahun 1999 dengan menerapkan kekuatan eksekutorial maka dapat mempercepat dan mempermudah proses terhadap jaminan fidusia tanpa perlu menunggu adanya putusan yang ditetapkan oleh pengadilan, sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa untuk dapat menyatakan debitur wanprestasi maka putusan pengadilan penting untuk dapat memastikan bahwa debitur tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh kreditur.
Maka dengan melihat keduanya dan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi telah dapat memberikan kepastian hukum namun dalam praktik pelaksanaannya belum dapat dilakukan dengan sangat lancar, masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dan dievaluasi. Selain itu dalam eksekusi jaminan secara lelang masih belum dapat memastikan bahwa eksekusi yang dilakukan telah efektif dan efisien.
Oleh karena itu, dengan melihat bahwa dalam praktiknya masih banyak hal yang perlu ditingkatkan meskipun telah memberikan kepastian hukum, diantaranya kedua dasar hukum harus dapat saling melengkapi dan menjaga keseimbangan antara hak semua pihak dan kepastian hukumnya, yang tak kalah penting adalah dengan dapat mewujudkan implementasi praktik eksekusi fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dengan tata kelola dan penerapan yang sesuai dan efektif agar tidak menimbulkan proses yang memakan waktu lama dan biaya yang tinggi, dengan melakukan ini diharapkan dapat mencapai keadilan bagi semua pihak.(*)
- Penulis: Ochin
