Menggali Keadilan di Era Digital: Refleksi Filsafat Hukum atas Tantangan Kontemporer
- account_circle Ochin
- calendar_month Jum, 28 Nov 2025
Perdebatan antara positivisme hukum (John Austin, H.L.A. Hart) dan hukum alam (Thomas Aquinas, John Finnis) masih relevan. Positivisme menganggap hukum adalah perintah otoritas yang sah, sementara hukum alam berpendapat bahwa hukum harus sesuai dengan moralitas objektif. Di era digital, dilema ini muncul dalam isu privasi data, kecerdasan buatan, dan hak digital. Misalnya, apakah hukum harus membiarkan perusahaan teknologi mengumpulkan data pengguna tanpa batas demi inovasi, atau haruskah ada batasan etis yang didasarkan pada hak asasi manusia?
Teori keadilan distributif Aristoteles, yang menekankan proporsionalitas, kini diuji oleh ketimpangan ekonomi global dan krisis lingkungan. Filsafat hukum harus menjawab bagaimana sumber daya dan risiko dibagikan secara adil. Di Indonesia, konsep Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menawarkan landasan filosofis untuk mencapai keadilan sosial. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan korupsi, ketimpangan akses, dan disparitas pembangunan.
Hukum tidak boleh statis. Filsafat hukum kontemporer mendorong hukum untuk adaptif terhadap perubahan sosial dan teknologi. Konsep “living law” (Ehrlich) dan “hukum progresif” menjadi penting. Misalnya, regulasi tentang cryptocurrency dan platform ekonomi berbagi (sharing economy) memerlukan pendekatan yang fleksibel namun tetap berlandaskan prinsip keadilan.
- Penulis: Ochin
