“Transparansi ini penting untuk memastikan pengelolaan fasum dan fasos berjalan sesuai kebutuhan warga, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat luas,” ujar Harry.
Lanjutnya “Dengan begitu, masyarakat tidak hanya aktif berpartisipasi, tetapi juga akan lebih mudah mengawasi dan mengurangi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam proyek-proyek pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan,” tambahnya.
Isu ini menjadi salah satu poin utama yang dibahas dalam debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024. Harry berharap tema ini dapat mendorong para kandidat untuk menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.
4. Penurunan Emisi, Polusi Udara, dan Transisi Energi Terbarukan: Komitmen Transparansi untuk Jakarta Bersih.
Jakarta-Harry Ara Hutabarat, Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta sekaligus panelis dalam debat ketiga Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024, menyoroti pentingnya transparansi dalam isu penurunan emisi, pengendalian polusi udara, dan transisi energi terbarukan.
Harry menegaskan bahwa keterbukaan informasi terkait kualitas udara di Jakarta harus dilakukan secara masif agar masyarakat memahami kualitas udara yang mereka hirup serta pentingnya menjaga udara bersih.
“Informasi ini wajib disediakan karena menyangkut hajat hidup orang banyak,” ujar Harry, merujuk pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Pasal tersebut mengatur bahwa badan publik wajib mengumumkan secara serta-merta informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
Harry juga menekankan bahwa isu transisi energi terbarukan harus menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang berkontribusi pada pencemaran udara.
Menurutnya, publik Jakarta perlu mendapatkan akses informasi yang terbuka terkait kebijakan dan program transisi energi yang direncanakan oleh pemerintah.
“Transparansi dalam isu ini tidak hanya membangun kesadaran masyarakat, tetapi juga memberikan kepercayaan kepada pemerintah dalam mengelola kebijakan lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Debat ketiga yang bertema “Lingkungan Perkotaan dan Perubahan Iklim” ini sekaligus menjadi penutup dari rangkaian diskusi publik Pilkada DKI Jakarta 2024.
Namun, publik Jakarta harus lebih mengenal program juga kebijakan yang berpihak pada kepentingan publik, serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap isu lingkungan perkotaan dan perubahan iklim.
Harry berharap empat isu tersebut dapat menjadi referensi bagi masyarakat dalam menentukan calon pemimpin Jakarta.(®)
