Tentu saja, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Tanpa pengawasan yang kuat, peluang pelanggaran akan tetap tinggi. Pemerintah harus menegakkan aturan dengan konsisten dan adil, tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Pengawasan yang efektif akan memberikan insentif positif kepada perusahaan yang taat dan sanksi kepada yang melanggar. Dengan begitu, semangat keadilan dalam hubungan industrial bisa diwujudkan.
Ke depan, perlu ada evaluasi berkala terhadap implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Regulasi yang baik harus responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berubah. Jika ditemukan ketentuan yang berpotensi merugikan pekerja atau menghambat iklim investasi, perlu ada perbaikan. Dialog sosial antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja harus terus digalakkan. Evaluasi ini menjadi wujud komitmen bersama dalam menjaga hubungan industrial yang sehat.
Pendidikan hukum bagi pelaku usaha juga sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan. Banyak pelanggaran terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan akan kewajiban hukum. Program pelatihan dan workshop harus diperbanyak, khususnya untuk sektor usaha kecil dan menengah. Dengan pemahaman yang baik, perusahaan akan lebih siap beradaptasi terhadap perubahan regulasi. Edukasi ini adalah investasi jangka panjang bagi dunia usaha.
Serikat pekerja juga perlu meningkatkan kapasitas advokasinya di era baru ini. Selain memperjuangkan hak pekerja, serikat harus mampu menjadi mitra dialog yang konstruktif dengan perusahaan. Kolaborasi ini akan lebih efektif dibandingkan dengan konfrontasi semata. Serikat pekerja modern harus mengedepankan negosiasi berbasis data dan argumen hukum. Dengan begitu, hubungan industrial bisa dibangun di atas rasa saling menghormati dan saling menguntungkan.
Akhirnya, kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja adalah fondasi penting bagi hubungan industrial yang adil dan berkelanjutan. Kepatuhan bukanlah beban, melainkan bentuk tanggung jawab sosial dan bisnis. Perusahaan yang menghormati hak pekerja akan menuai kepercayaan, loyalitas, dan reputasi yang baik. Sebaliknya, pelanggaran terhadap hak-hak pekerja hanya akan membawa kerugian jangka panjang. Untuk itu, semua pihak harus bersama-sama menjaga semangat keadilan dalam hubungan industrial.
Dengan berbagai tantangan dan peluang yang ada, implementasi Undang-Undang Cipta Kerja menjadi ujian besar bagi dunia usaha Indonesia. Kepatuhan yang konsisten akan menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang adil, kompetitif, dan berkelanjutan. Ini bukan hanya tugas pemerintah atau pekerja, tetapi juga tanggung jawab perusahaan sebagai aktor utama dalam hubungan industrial. Hanya dengan kolaborasi yang erat, kesejahteraan bersama dapat dicapai. Mari wujudkan hubungan industrial yang lebih baik demi masa depan Indonesia.
