Penting untuk menekankan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak bermaksud melemahkan posisi pekerja. Justru regulasi ini mencoba menciptakan keseimbangan antara fleksibilitas pasar tenaga kerja dan perlindungan hak-hak buruh. Oleh karena itu, perusahaan harus mampu membaca substansi kebijakan ini dengan cermat. Kepatuhan terhadap semangat perlindungan buruh akan menciptakan hubungan industrial yang sehat. Implementasi yang keliru hanya akan memperkeruh hubungan kerja.
Sosialisasi mengenai isi dan implikasi Undang-Undang Cipta Kerja juga menjadi tantangan tersendiri. Tidak semua perusahaan memahami secara menyeluruh ketentuan baru ini. Akibatnya, banyak kesalahan dalam pelaksanaan yang sebenarnya bisa dihindari. Pemerintah perlu memperbanyak kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis, khususnya kepada perusahaan kecil dan menengah. Tanpa pemahaman yang baik, kepatuhan sulit tercapai.
Selain itu, serikat pekerja juga memiliki peran penting dalam mengawasi implementasi Undang-Undang Cipta Kerja. Serikat pekerja harus memperkuat kapasitas advokasinya agar bisa mendampingi anggota dalam memperjuangkan haknya. Kolaborasi antara perusahaan, pekerja, dan serikat pekerja menjadi elemen penting dalam membangun hubungan industrial yang harmonis. Dengan begitu, ketegangan yang mungkin timbul akibat perubahan regulasi dapat dikelola dengan baik. Semangat tripartit harus terus dikembangkan.
Di tengah perubahan regulasi, perusahaan dituntut tidak hanya patuh secara formal, tetapi juga secara substansial. Artinya, perusahaan tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menghormati prinsip-prinsip keadilan sosial. Pendekatan humanistik dalam hubungan industrial akan meningkatkan kepercayaan pekerja terhadap perusahaan. Kepercayaan ini pada akhirnya akan berdampak positif terhadap performa organisasi. Maka dari itu, kepatuhan bukan sekadar angka, melainkan komitmen nyata.
Dalam konteks hubungan industrial, kepercayaan antara pekerja dan manajemen merupakan fondasi utama. Kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan hukum menjadi salah satu cara untuk membangun kepercayaan tersebut. Pekerja yang merasa diperlakukan adil akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal. Sebaliknya, kecurangan atau pelanggaran hak akan menciptakan suasana kerja yang penuh kecurigaan. Oleh karena itu, kepatuhan bukan hanya soal legalitas, tapi juga soal etika bisnis.
Perusahaan yang taat hukum juga akan lebih mudah dalam mengelola risiko ketenagakerjaan. Risiko seperti tuntutan hukum, boikot konsumen, atau reputasi buruk dapat diminimalisasi dengan kepatuhan. Terlebih di era keterbukaan informasi, citra perusahaan sangat bergantung pada cara mereka memperlakukan pekerjanya. Pelanggaran hak-hak buruh bisa dengan cepat menyebar melalui media sosial. Maka dari itu, menjalankan regulasi dengan benar adalah investasi untuk keberlanjutan bisnis.
Kepatuhan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja juga berdampak pada stabilitas ekonomi nasional. Hubungan industrial yang harmonis menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif. Investor tentu lebih tertarik menanamkan modal di negara yang mampu menjaga hubungan kerja yang adil dan seimbang. Sebaliknya, ketidakpastian hubungan kerja akan memperbesar risiko bisnis dan mengurangi daya tarik investasi. Dengan demikian, perusahaan berperan besar dalam menjaga kestabilan ini.
Selain aspek hukum dan ekonomi, ada pula dimensi sosial dalam kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Pekerja yang diperlakukan secara adil akan menjadi bagian dari masyarakat yang produktif dan stabil. Sebaliknya, ketidakadilan di tempat kerja dapat memicu ketidakpuasan sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, tanggung jawab perusahaan bukan hanya kepada pekerja, tetapi juga kepada komunitas tempat mereka beroperasi. Kepatuhan hukum adalah bagian dari kontribusi sosial perusahaan.
