Jangan Jadikan Hukum Sekadar Alat Legalisasi
- account_circle Ochin
- calendar_month Ming, 8 Jun 2025
Saya tidak bermaksud menuduh semua perangkat pemerintah daerah. Tapi ketika masyarakat berkali-kali menyuarakan keresahannya soal laut yang rusak, sungai yang tercemar, hutan yang hilang, dan mata pencaharian yang lenyap dan jawaban dari pemerintah adalah “izin sudah keluar”, “sesuai prosedur”, atau “kami hanya mengikuti aturan pusat”, maka sulit untuk tidak kecewa. Kalimat-kalimat seperti itu, meski terdengar sah secara hukum, terasa hampa secara nurani.
Pemerintah daerah seharusnya tidak hanya menjadi penghubung administrasi antara pusat dan perusahaan tambang. Pemerintah daerah adalah pihak yang paling dekat dengan rakyat. Mereka yang seharusnya paling tahu apa yang dirasakan warga. Kalau tambang masuk ke laut tempat nelayan mencari ikan, apakah mereka dilibatkan? Kalau tanah milik warga tiba-tiba dibor atau dikeruk, apakah mereka sudah benar-benar tahu risikonya? Jangan-jangan masyarakat hanya tahu setelah tambang itu sudah beroperasi.
Masyarakat lokal bukan objek, tapi subjek yang punya hak untuk didengar, dilibatkan, dan dihormati. Apalagi jika dampak tambang menyangkut lingkungan hidup dan keberlanjutan ruang hidup generasi mendatang. Di sinilah hukum seharusnya menjadi alat untuk membatasi, mengontrol, dan jika perlu menghentikan kegiatan yang merusak dan tidak berpihak pada kepentingan umum.
Saya juga sadar, investasi dan pembangunan penting bagi daerah. Tapi pembangunan tidak boleh mengorbankan rakyat kecil dan alam yang seharusnya menjadi warisan bersama. Apa gunanya pembangunan yang cepat jika meninggalkan kerusakan yang panjang? Apa artinya investasi besar jika keuntungan hanya dinikmati segelintir orang, sementara masyarakat lokal harus menghadapi air keruh, udara berdebu, dan tanah yang sudah tak bisa ditanami lagi?
- Penulis: Ochin
