Hukum Untuk Rakyat Atau Untuk Tambang?
- account_circle Ochin
- calendar_month Sel, 25 Nov 2025
Filsafat hukum mengajarkan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat keadilan yang menjamin kesejahteraan rakyat dan perlindungan lingkungan, bukan hanya menjadi instrumen pengesahan kepentingan segelintir pelaku tambang. Namun, di Bangka maraknya tambang timah ilegal menimbulkan kerusakan ekologis serius serta konflik sosial, seperti ancaman terhadap satwa endemik dan konflik manusia dengan buaya akibat rusaknya habitat. Seperti kasus penambangan timah ilegal dan legal di teluk kelabat dan daerah lain di Bangka, yang merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat lokal.
Dari sudut pandang filsafat hukum, hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan distributif dan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara memang menekankan prinsip manfaat dan keadilan serta keberpihakan kepada rakyat, sesuai Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menegaskan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun, implementasinya masih jauh dari ideal karena pertambangan ilegal dan pemberian izin yang kurang memperhatikan dampak sosial dan lingkungan memperburuk kondisi di Bangka. Konflik di Bangka mencerminkan ketidakseimbangan hubungan antara negara, perusahaan tambang, dan masyarakat. Filsafat hukum lingkungan mendorong agar masyarakat dan alam menjadi subjek dalam kontrak pertambangan, bukan hanya objek eksploitasi . Ini berarti hukum harus memberikan ruang partisipasi bagi masyarakat adat dan rakyat untuk berkepentingan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk dalam penyusunan kebijakan pertambangan.
- Penulis: Ochin
