“Ini uang rakyat, uang negara. Jadi sekali lagi ini merupakan kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik serta mempertanggung jawabkannya secara baik pula,” tegasnya.
Senada dengan Presiden, ketua DPRD Provinsi Kepulauan Babel Herman Suhadi mengatakan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, adalah tanggung jawab bersama dan dapat membawa manfaat bagi masyarakat dan kemajuan daerah.
