Selain pembahasan terkait penyelesaian sengketa tanah garapan, raperda perlindungan dan kelestarian sumber daya ikan, juga menjadi urusan pemerintah.
“Keberadaan raperda kelestarian dan sumber daya ikan merupakan bentuk landasan hukum bagi perangkat daerah dalam melaksanakan perlindungan dan kelestarian sumber daya ikan. Dimana urusan lingkungan hidup dan perikanan merupakan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi urusan pemerintah sehingga pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun regulasi terkait perlindungan dan pelestarian ikan diperairan darat,” pungkas Haris.
