CDN.id, PANGKALPINANG — Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), Didit Srigusjaya, menyoroti urgensi kejelasan skema pembiayaan operasional sekolah jika pungutan Iuran Penyelenggaraan Pendidikan (IPP) dihapuskan.
Hal ini disampaikannya usai menggelar audiensi bersama para kepala sekolah jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN se-Babel, Rabu, 14 Mei 2025, di ruang Badan Musyawarah DPRD Babel.
Menurut Didit, para kepala sekolah menyampaikan kegelisahan atas potensi terhentinya IPP, yang selama ini menjadi sumber utama untuk membayar sekitar 250 guru honorer di berbagai satuan pendidikan.
