Sebagai contoh, putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden nomor urut dua. Afandi menganggap hal itu sebagai bagian dari dinasti politik.
“Putusan meloloskan Gibran (menjadi cawapres) adalah pelanggaran etis berat. Mestinya Jokowi bertindak, tapi karena tadi jadi seolah tidak ada apa-apa. Berarti Jokowi ada rencana melanggengkan dinasti politiknya,” tegas Afandi.
Hal senada disampaikan oleh Ketua Umum Alumni UI dan UGM for Ganjar-Mahfud, Z Leander Ohoiwutun. Penyelenggaraan aksi di ketiga institusi tersebut memiliki tujuan tersendiri. Sebagai contoh, pengguliran hak angket di DPR, serta pencabutan Ketua KPU RI dan Bawaslu RI.
“Seharusnya KPU mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres nomor urut dua. Setelah itu, pasangan calon nomor urut satu dan tiga masuk putaran kedua,” ujar pria yang akrab disapa “Nyong” itu.
Adapun, massa menganggap bahwa apabila tuntutan mereka tidak dipenuhi, maka pemerintah telah mendorong stimulus yang luar biasa kepada masyarakat untuk memberontak di mana-mana.
