Oleh : AHMADI SOFYAN
KEPEMIMPINAN mendatang (Pemilu 2024) APBN tidak hanya untuk bantuan sosial, namun juga pemberdayaan yang lebih efektif serta berjangka panjang. Memberikan harapan kepada masyarakat, bukan sekedar makan, apalagi janji makan siang gratis.
=======
NEGARA memiliki kewajiban memenuhi hak-hak kesejahteraan hidup warganya, termasuk salah satunya adalah pemberian bantuan sosial (bansos). Eksistensi negara di dalam perekonomian dan kehidupan sosial sangat erat hubungannya dan sekaligus merupakan bentuk tanggung jawab untuk memberikan jaminan dan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat, terutama pada saat adanya guncangan-guncangan ekonomi, seperti Covid 19 atau bencana.
Bansos & Pemberdayaan Masyarakat
PEMBERIAN bantuan sosial (bansos) secara terus menerus sama saja melestarikan kemiskinan. Sehingga, sudah semestinya bansos dikurangi namun harus berbanding lurus dengan peningkatan pemberdayaan kapasitas sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan pemanfaatan lahan serta menciptakan anak-anak muda kreatif dalam agrowisata, peternakan, budi daya dan lain sebagainya adalah langkah pemberdayaan yang jauh lebih menjanjikan ketimbang melulu Bansos.
Bumi Indonesia masih sangat luas untuk dikelola guna mensejahterakan rakyatnya. Hanya saja lahan-lahan yang ada dan potensial dimiliki oleh Perusahaan-Perusahaan besar, sehingga rakyat tak memiliki sebidang tanah pun di negerinya sendiri. Padahal lagu kebangsaan kita: “Indonesia tanah airku“, tapi nyatanya tanah tak punya, air terpaksa membeli. Ini membuktikan betapa negara gagal menjadikan rakyat sebagai tuan di kampungnya, justru rakyat dijadikan “babu” (jongos) para pengusaha-pengusaha besar yang menguasai lahan ratusan, ribuan bahkan mungkin jutaan hektar. Lantas rakyat yang jauh dari kesejahteraan itu, dirasa sudah cukup dengan Bansos. Padahal hidup bukan sekedar makan, berak dan tidur. Tapi ia butuh ketengan & kenyamanan bathin serta status kehidupan yang harus lebih baik dari sebelumnya.
