Mahfud Mundur dari Kabinet: Keputusan Etis atau Elektoral?
- account_circle Ochin
- calendar_month Jum, 2 Feb 2024
CDN.id, JAKARTA – Mahfud MD Mundur dari jabatan Menko Polhukam merupakan pertunjukan menarik di tengah badai moralitas politik akhir-akhir ini.
Pembicaraan paling aktual pada pilpres 2024 dari awal sampai sekarang adalah diskusi tentang etika dan moral.
Dimulai dari pencalonan salah satu cawapres yang dianggap bermasalah secara etis karena putusan Mahkamah Konstitusi, lalu eskalasinya memuncak dengan gimik-gimik yang ditunjukkan pada saat debat capres dan cawapres.
Pembicaraan mengenai etika dan moralitas semakin popular di setiap diskusi publik. Ditambah lagi dengan pernyataan Presiden Jokowi soal keberpihakannya dalam Pemilu sambil mengacungkan lembaran undang-undang untuk melegitimasi sikapnya.
Belum lagi bisik-bisik persoalan bantuan sosial (Bansos) dan bantuan langsung tunai (BLT) yang dianggap dimanfaatkan secara tidak etis untuk mengais perolehan elektoral calon tertentu. Semua isu itu masuk dalam pembicaraan etika dan moralitas politik yang terus menyeruak.
Kembalinya Mahfud menjadi politisi bebas dan akademisi yang tidak diembel-embeli tungkus jabatan Menko Polhukam diibaratkan pinang pulang ke tampuknya. Memang di situlah harusnya tempat Mahfud bernaung.
Mahfud kembali ke asalnya, bebas, kritis, berani, dan apa adanya. Kembali menjadi manusia bebas dan tidak terbebani oleh arus besar di belakangnya.
Mahfud menyampaikan bahwa dia menunggu momentum yang tepat untuk mundur dari jabatan tersebut.
Kapan momentum dan situasi yang tepat itu? Apakah memang murni pertimbangan etika politik ataupun hanya kepentingan elektoral? Hanya Mahfud yang benar-benar tahu.
Secara gamblang Mahfud menyebutkan ingin mencegah konflik kepentingan dan memberikan contoh kepada capres dan cawapres lainnya supaya tidak memberdayakan jabatannya untuk kepentingan elektoral.
Pemberian contoh yang dimaksudkan oleh Mahfud mungkin tidak bermaksud sarkastis terhadap calon yang lain.
- Penulis: Ochin
