Blockchain Sebagai Solusi Subsidi Pupuk Yang Lebih Tepat Sasaran

OLEH : REYNALDI

Mahasiswa Agribisnis, FPPK Universitas Bangka Belitung

CDN.id, BABEL- Program subsidi pupuk menjadi salah satu pilar utama pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan Indonesia. Setiap tahun, anggaran negara yang dialokasikan mencapai puluhan triliun rupiah dengan tujuan meringankan beban petani kecil agar dapat memperoleh pupuk berkualitas dengan harga terjangkau. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, alokasi subsidi pupuk pada tahun 2023 mencapai lebih dari 26 triliun rupiah yang diperuntukkan bagi jutaan petani di seluruh Indonesia. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi banyak kendala.

Pupuk bersubsidi sering kali tidak sampai ke petani sasaran yang memiliki lahan sempit. Sebagian besar justru dinikmati oleh petani besar, perkebunan swasta, atau muncul kembali di pasaran dengan harga normal. Kondisi ini menyebabkan pemborosan anggaran dan melemahkan daya saing petani kecil yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama program ini.

Blockchain hadir sebagai terobosan teknologi yang sangat potensial untuk mengatasi masalah tersebut. Sebagai sistem pencatatan terdesentralisasi, blockchain menjamin data yang transparan, tidak dapat diubah, serta dapat dilacak secara real-time oleh berbagai pihak terkait. Teknologi ini bekerja dengan menyimpan setiap transaksi dalam blok data yang saling terhubung dan diamankan secara kriptografis, sehingga tidak ada satu pihak pun yang dapat memanipulasi atau menghapus catatan yang telah tersimpan.

Dengan teknologi ini, perjalanan pupuk dari pabrik hingga ke tangan petani dapat didokumentasikan secara lengkap dan akuntabel, memberikan kepastian bahwa setiap unit pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada yang berhak.

Saat ini, penyaluran subsidi pupuk masih mengandalkan sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) dan aplikasi i-Pubers. Walaupun telah memberikan kemajuan dibanding sistem manual sebelumnya, sistem tersebut masih memiliki celah untuk manipulasi data, penimbunan, dan penjualan tidak resmi.

Verifikasi identitas penerima yang lemah dan kurangnya integrasi data antar instansi membuat pengawasan menjadi sulit dilakukan secara menyeluruh. Petani kecil sering mengeluh kesulitan mendapatkan pupuk tepat waktu, khususnya saat musim tanam tiba. Kurangnya akuntabilitas dalam rantai distribusi juga menyulitkan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi.

Dengan blockchain, setiap kantong pupuk dapat diberi identitas digital unik berupa kode QR atau RFID yang terintegrasi langsung dengan jaringan blockchain. Setiap transaksi penebusan di kios akan tercatat secara otomatis dan permanen. Smart contract memungkinkan penegakan aturan secara mandiri tanpa intervensi manusia, sehingga hanya petani yang telah terverifikasi melalui NIK dan data lahan yang berhak mendapatkan jatah sesuai kuota yang telah ditetapkan.