CDN.id, PANGKAPINANG – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Ridwan Djamaluddin turut menghadiri Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan daftar alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2023, oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo kepada Gubernur Seluruh Indonesia, bertempat di Istana Negara Jakarta, dan secara Virtual melalui Aplikasi Zoom, Kamis (1/12/22).
Dalam pidato pembukaan Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2023, siang hari ini, Joko Widodo Presiden mengatakan APBN 2023 fokus pada enam kebijakan,
“Di tengah situasi ekonomi dunia yang sedang bergolak, alhamdulillah ekonomi kita termasuk yang terbaik. Bahkan _Managing Director_ dari IMF mengatakan bahwa, di tengah dunia yang gelap Indonesia adalah titik terang. Hal ni merupakan kerja keras kita semua,” ujar Presiden Joko Widodo.
Tingkat inflasi Indonesia dikatakan Presiden masih cukup terkendali di sekitar 5,8% disaat rata-rata inflasi dunia di atas 10% bahkan ada yang mencapai lebih dari 75%. Kinerja ekonomi Indonesia juga cukup menggembirakan di mana pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua 2022 tumbuh 5,44% dan di kuartal ketiga tumbuh lebih baik yaitu di angka 5,72%. Ditambah volume perdagangan yang juga tumbuh hingga mencapai 58%. Selain itu, Indonesia mengalami surplus perdagangan dunia selama 30 bulan terakhir berturut-turut dan merupakan sesuatu yang harus disyukuri.
“Tetapi perlu saya ingatkan, kita harus tetap berhati-hati dan waspada, karena keadaan ekonomi global saat ini memang tidak berada pada kondisi normal atau baik-baik saja. Oleh sebab itu, semuanya harus memiliki _sense of crisis_ dan betul-betul siap atas segala kemungkinan yang mungkin terjadi. Semuanya harus siap bukan hanya untuk bertahan, tapi juga bisa memanfaatkan semua peluang yang ada,” imbuhnya.
Karena itu, strategi besar yang kita siapkan dalam APBN 2023, betul-betul harus secara konsisten kita kerjakan di lapangan.
APBN 2023 ditempatkan sebagai instrumen stabilitas untuk mengendalikan inflasi. APBN juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan. APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural.
