Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Berita » Usai Demo, Pemuda Pancasila Minta PT Timah “Comeback” dan Rangkul Masyarakat Beltim

Usai Demo, Pemuda Pancasila Minta PT Timah “Comeback” dan Rangkul Masyarakat Beltim

  • account_circle Ochin
  • calendar_month Kam, 20 Agu 2026

Ia berharap masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi ketika terjadi persoalan, tetapi memperoleh edukasi dan penjelasan secara berkala mengenai regulasi, kebijakan pembelian maupun perkembangan aktivitas pertambangan.

Irwansyah juga menyoroti kondisi masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan akses pembelian bijih timah. Ia menilai antrean dan terbatasnya kemampuan penyerapan dapat menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Menurutnya, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme pembelian sehingga penambang rakyat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh akses penjualan secara lebih tertata.

Ia juga mengusulkan agar kapasitas titik pembelian atau meja goyang dapat dioptimalkan sesuai aturan untuk membantu mengurai antrean dan mempercepat proses pembayaran.

“Skema jangka pendek ini penting. Kondisinya sudah beralih dari persoalan harga ke persoalan pembelian yang harus segera ditindaklanjuti. Kalau memang memungkinkan dan sesuai aturan, kapasitas pembelian perlu dioptimalkan agar antrean dapat terurai dan masyarakat mendapat kepastian pembayaran,” katanya.

Irwansyah menilai penyelesaian persoalan tidak dapat dibebankan kepada satu pihak. Pemerintah daerah, PT Timah, masyarakat, dan aparat penegak hukum perlu berada dalam satu koordinasi agar kebijakan yang diambil tidak berjalan sendiri-sendiri.

Di sisi lain, Irwansyah menilai persoalan penyerapan timah juga perlu dilihat dari sisi pengawasan. Ketika saluran pembelian resmi terbatas, menurutnya, terdapat risiko munculnya praktik pembelian melalui jalur yang tidak resmi hingga penyelundupan.

Karena itu, ia mendorong agar pemerintah dan aparat penegak hukum bersama perusahaan memperkuat pengawasan sekaligus menyediakan mekanisme legal yang dapat diakses masyarakat.

“Kita tidak ingin menyalahkan PT Timah. Justru yang kami harapkan adalah bagaimana perusahaan bisa kembali hadir dan membuka ruang bagi masyarakat melalui mekanisme yang sesuai aturan,” ujarnya.

  • Penulis: Ochin

Rekomendasi Untuk Anda

  • KPU Bateng Gelar Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah

    KPU Bateng Gelar Debat Publik Pertama Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah

    • calendar_month Jum, 25 Okt 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Para paslon bupati dan wakil bupati diberikan kebebasan untuk menyampaikan program mereka secara terbuka dan disiarkan secara langsung agar masyarakat dapat menyaksikan dan menjatuhkan pilihannya sesuai dengan hati nurani,” lanjutnya. Ia menambahkan pihaknya meminta maaf tidak bisa mengakomodir semua tamu undangan dan para pendukung masing-masing Paslon untuk memasuki ruangan kegiatan. “Kami mohon maaf tidak semua […]

  • PWI Kalbar: Perkuat Profesionalisme dan Adaptasi Pers di Era AI

    PWI Kalbar: Perkuat Profesionalisme dan Adaptasi Pers di Era AI

    • calendar_month Sab, 14 Feb 2026
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “AI mampu membantu proses riset data, transkripsi wawancara, analisis informasi hingga produksi konten secara cepat dan masif. Namun, kita tidak boleh kehilangan kendali,” tegasnya. Kundori menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) bersama Dewan Pers telah merumuskan berbagai kebijakan dan panduan untuk merespons ancaman disinformasi, disrupsi teknologi AI, krisis kepercayaan publik, serta masa depan […]

  • Pj Gubernur Safrizal Masuk Nominator Penerima Satyalancana Wira Karya

    Pj Gubernur Safrizal Masuk Nominator Penerima Satyalancana Wira Karya

    • calendar_month Kam, 1 Feb 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    Dalam pengelolaan batas antar daerah, pihaknya dalam hal ini Ditjen Bina Adwil telah membentuk Tim Penyelesaian Percepatan Penegasan Batas Daerah, dan hasilnya positif, dengan semakin meningkatnya segmen batas antar daerah yang diselesaikan secara signifikan. “Hingga tahun 2023, jumlah segmen batas daerah yang telah terfasilitasi di seluruh Indonesia sudah mencapai 97 persen,” ujarnya. Sementara itu, perihal […]

  • SDA dan SDM Jadi Program Prioritas Pj Gubernur Untuk Memajukan Bumi Serumpun Sebalai

    SDA dan SDM Jadi Program Prioritas Pj Gubernur Untuk Memajukan Bumi Serumpun Sebalai

    • calendar_month Jum, 18 Nov 2022
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Upaya kita saat ini adalah menata. Tidak ada niat sama sekali untuk menghalangi masyarakat dalam mencari nafkah, tapi mari kita mencari nafkah dengan cara yang baik dan tidak meninggalkan jejak yang tidak baik bagi masa depan,” jelasnya. Kemudian, Pj Gubernur mengatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia (SDM) merupakan fokus prioritas selanjutnya. Ia meyakini kualitas SDM […]

  • Diskominfo Pangkalpinang Kenalkan Kehumasan Lewat Pelatihan Komunikasi Publik

    Diskominfo Pangkalpinang Kenalkan Kehumasan Lewat Pelatihan Komunikasi Publik

    • calendar_month Sel, 14 Mei 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Begitu juga dengan kawan-kawan di organisasi masing-masing. Makanya yang hadir di sini kepala OPD dan kawan-kawan yang ditunjuk untuk mengelola kehumasan di OPD, ” ujarnya. Selain itu, Febri juga menjelaskan bahwa media adalah salah satu dasar pijakan dari pemangku kebijakan untuk mengambil kebijakan. Menurutnya, pemerintah perlu memiliki dashboard analytic yang dapat melihat arah pemerintahan daerah. […]

  • ICW Singgung Pemerintahan Jokowi

    ICW Singgung Pemerintahan Jokowi

    • calendar_month Rab, 31 Jan 2024
    • account_circle Ochin
    • 0Komentar

    “Akibatnya, kinerja KPK menurun, bahkan kepercayaan masyarakat merosot tajam belakangan waktu terakhir,” kata ICW. Ketiga, beberapa proyek legislasi yang dilakukan presiden bersama DPR dianggap mendegradasi pemaknaan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Hal itu membuat para terpidana korupsi lebih cepat menjalani masa pemidanaannya Keempat, ICW melihat jika komitmen aparat penegak hukum semakin rendah dalam memberantas korupsi. […]

expand_less