UBB Hadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi, Bahas Peran MK dalam Menjaga Demokrasi dan Konstitusi

CDN.id, BANGKA — Universitas Bangka Belitung (UBB) menghadirkan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia, Ridwan Mansyur, dalam kuliah umum bertema “Aktualisasi Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Negara Hukum Demokratis” yang digelar di Balai Betason, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan (FKIK) UBB, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya UBB memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai konstitusi, demokrasi, dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Kuliah umum juga menghadirkan Asisten Ahli Hakim Konstitusi, Anna Triningsih.

Acara dibuka oleh Wakil Rektor III Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, dan Kerja Sama UBB, Hamsani. Dalam sambutannya, Hamsani menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan kesadaran konstitusional di kalangan generasi muda. Menurutnya, mahasiswa perlu memahami konstitusi tidak hanya sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami aspek teoritis hukum tata negara, tetapi juga mampu melihat konstitusi dalam menjawab berbagai persoalan kebangsaan dan kehidupan demokrasi di Indonesia,” kata Hamsani.

Kuliah umum tersebut membahas posisi strategis Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi (guardian of the constitution) yang memastikan penyelenggaraan negara berjalan sesuai prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dalam paparannya, Ridwan Mansyur menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hukum dan demokrasi. Peran tersebut dijalankan melalui kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara, menangani perselisihan hasil pemilihan umum, serta perkara konstitusional lainnya.

“Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan instrumen penting dalam melindungi hak-hak konstitusional warga negara sekaligus menjaga kualitas demokrasi Indonesia,” ujar Ridwan.

Sementara itu, Anna Triningsih menjelaskan bahwa warga negara memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi apabila merasa hak-haknya dirugikan oleh berlakunya suatu regulasi.

Menurut Anna, perkara pengujian undang-undang masih menjadi jenis perkara yang paling banyak ditangani MK. Ia mengungkapkan bahwa rata-rata terdapat sekitar 30 perkara yang masuk setiap bulan, dengan sekitar 80 persen pemohonnya berasal dari kalangan mahasiswa.

“Tingginya partisipasi mahasiswa dalam pengajuan perkara pengujian undang-undang menunjukkan meningkatnya kesadaran generasi muda terhadap hak-hak konstitusional yang dimiliki sebagai warga negara,” ujarnya.

Sesi diskusi berlangsung interaktif dengan berbagai pertanyaan dari dosen dan mahasiswa mengenai dinamika ketatanegaraan, perkembangan demokrasi, hingga tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya di tengah perkembangan masyarakat dan teknologi.

Hadir pula Ketua Satuan Pengawas Internal (SPI) UBB Elyas Kustiawan, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UBB Iskandar Zulkarnain, Dekan Fakultas Hukum (FH) UBB Jeanne Darc Noviayanti Manik, dosen, mahasiswa, dan unsur sivitas akademika lainnya. (*)