Namun, lanjut Rossi, kesepakatan itu seperti angin lalu tanpa konsekuensi yang jelas.
“Kalau pemerintah dan aparat sudah turun ke lapangan, tapi tidak ada tindakan tegas, lalu untuk apa mereka datang? Ini bukan cuma soal jam operasional, tapi soal hak warga atas lingkungan yang bersih dan lalu lintas yang aman,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Operasional Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat, Affandi, memberikan jawaban singkat tanpa kejelasan tindak lanjut.
“Siang ini anggota ke lapangan. Nanti saya info Pak H, Umar juga,” ujar Affandi kepada wartawan, sembari menyebut salah satu nama tokoh pemuda Jakarta Barat, Jumat (9/5/2025) siang.
Ketidakjelasan respons dari pihak berwenang terkait persoalan ini turut dikritik oleh Awy Eziary, seorang akademisi sekaligus pemerhati hukum dan kebijakan publik.
Saat dikonfirmasi wartawan, pada Jumat (9/5/2025) sore, Awy menilai persoalan yang terjadi di Meruya Selatan mencerminkan lemahnya fungsi pengawasan pemerintah di tingkat lokal.
