RDP

CDN.id, PANGKALPINANG- Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait kejelasan status Wisma Bougenville bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Ruang Rapat Panitia Khusus, Rabu, (8/5/2024). Kepala Biro Umum, Burhanuddin, S.Sos., M.Si menjelaskan bahwa selama ini untuk pengelolaan Wisma Bougenville itu sendiri di komersilkan tetapi […]

CDN.id, JAKARTA – Komisi VII DPR RI dengan Dirut PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para Dirut Sub Holding PHE yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno. Terkait RDP ini Eddy mengatakan Komisi VII mengapresiasi Dirut PHE atas kinerja PT PHE tahun 2023, antara lain berkontribusi sebesar […]

CDN.id, JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel) Safrizal ZA turut menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (26/03/24) Nusantara III  Senayan Jakarta. Dalam hal ini Penjabat Safrizal ZA mengatakan dirinya akan terus memperjuangkan ruang pertambangan yang legal bagi rakyat Babel ke pemerintah pusat. Namun hingga kini belum […]

CDN.id, JAKARTA – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya (BPJ) meminta kejelasan alasan penyebab industri timah di tanah air, khususnya di Provinsi Bangka Belitung, yang saat ini tengah mengalami menurun. Padahal, menurutnya, Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah di Indonesia. Hal ini disampaikannya pada Rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI dengan Plt. Dirjen Minerba […]

CDN.id, JAKARTA- Anggota KPU RI August Mellaz mengatakan pihaknya akan melaksanakan rapat dengan Komisi II DPR RI pada 25 Maret 2024. Rapat tersebut dilakukan usai tahapan pelaksanaan rekapitulasi nasional rampung. “Ya, awalnya disampaikan oleh Ketua Komisi II, saya lihatnya di media ya, bahwa situasi yang dihadapi oleh KPU secara objektif bisa dipahami bahwa kemudian memang […]

CDN.id, JAKARTA- Komisi II DPR RI dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menyepakati sejumlah poin penting tentang nasib honorer atau tenaga non-ASN. Salah satu poin pentingnya, pejabat pemerintah dilarang mengangkat tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) alias honorer. Kesepakatan itu disampaikan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan MenPAN-RB […]