Revisi UU Hak Cipta, PWI Minta Negara Perkuat Perlindungan Karya Jurnalistik
- account_circle Ochin
- calendar_month Jum, 24 Apr 2026

Menurut PWI, tanpa payung hukum yang memadai, praktik pengambilan dan distribusi ulang konten jurnalistik tanpa izin akan terus merugikan wartawan dan perusahaan media. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan kualitas informasi yang diterima publik.
Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam kesempatan yang sama menekankan bahwa karya jurnalistik merupakan pilar penting dalam demokrasi, sehingga keberadaannya harus dilindungi secara hukum sebagai bagian dari kepentingan publik.
Diskusi turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia, Asosiasi Media Siber Indonesia, serta Serikat Perusahaan Pers.
- Penulis: Ochin
