Di hadapan sejumlah wartawan, Joko Widodo mengatakan bahwa proses penyerahan pengelolaannya tetap harus melalui pendampingan dari pihak Keenterian Perhubungan RI. Namun Jokowi berharap, status Pelabuhan Tanjung Ular sebagai pelabuhan pengumpan harus menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk menjadi pengelola.
“Saya bersama dengan Gubernur Bangka Belitung, Bupati Bangka barat, Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Perhubungan melihat progres pembanguan Pelabuhan Tanjung Ular. Sudah selesai, sudah 99 persen, tinggal finishing akhir. Awal manajemen (pengelolaan) oleh Kementerian Perhubungan. Kemudian nanti Pemda dampingi, apabila dirasa sudah siap, kementerian mundur kemudian diambil alih oleh pemerintah daerah. Saya kira memang yang baik di semua pelabuhan seperti itu. Karena ini memang pelabuhan pengumpan,” jelas Jokowi kepada sejumlah wartawan di Pelabuhan Tanjung Ular, Kamis (20/10/22) pagi. (red)
