Dari sektor pertambangan, DPRD meminta agar pengiriman zircon harus dilakukan pemisahan mineral ikutan lainnya guna menjaga kekayaan alam lainnya yang belum ada legal standingnya, sekalipun aturan mengenai mineral ikutan seperti monasit, torium dan lain sebagainya itu belum diatur.
Untuk meningkatkan PAD terkait Pajak antara lain atas Bahan Bakar Minyak Non subsidi yang telah mempunyai dasar hukum yang kuat agar Dinas ESDM yang mempunyai data dan mitra perusahaan yang memakai BBM Non subsidi Gas Non Subsidi yang digunakan perusahaan, hotel dan restoran yang besar begitu juga terkait pajak air permukaan yang saat ini hanya mencapai 2 miliar setahun sedangkan berdasarkan analisa seharusnya mencapai 51 miliar serta agar dapat dipungut secara maksimal.
“Meminta keterlibatan masyarakat dan mahasiswa untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan serta laporan apabila terjadi penyimpangan atas hal-hal yang menjadi prioritas dalam pelayanan pemerintah bagi masyarakat,” tukas Beliadi sebelum mengakhiri pertemuan.(***)
