“Kepada KPU Kota Pangkalpinang sebesar Rp 23.950.284.000 kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang sebesar Rp 6.364.656.000. Sedangkan untuk dana Penganggaran Pemilukada telah dianggarkan dan saat ini sedang dalam proses pencairan yaitu untuk Rp 3.205.756.840,00 dan untuk POLRI dalam hal ini Polresta Pangkalpinang sebesar Rp 1.276.129.000,” jelasnya.
Budi juga meminta agar seluruh pihak dapat melakukan koordinasi menyiapkan data agregat kependudukan dan daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4).
Ia juga mengingatkan agar sosialiasi terkait pilkada terus digencarkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.
“Kemarin Pilpres 86 persen partisipasinya. Kalau Pemilukada harus di atas itu karena ini kan memilih kepala daerah harus lebih semangat lagi. Motivasinya pun berbeda karena partisipasi Inilah yang harus kita dorong supaya kalau bisa jangan turun dari Pilpres istilahnya harus ada semangat kita dalam membangun daerah, ” tegas Budi.
Budi juga meminta agar OPD terkait, camat dan Iurah, serta aparat Keamanan TNI dan POLRI dapat bekerja sama dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu dalam hal pendistribusian dan penempatan logistik termasuk pendirian TPS agar diantisipasi dari kemungkinan bencana banjir.
