Keempat menurutnya perlu ada keberpihakan anggaran, sehingga sektor apa yang ingin diunggulkan bisa tepat sasaran.
“Jika ingin bangun pertanian, swasembada pangan, kami menawarkan masukan kegalauan petani pertama soal modal, kedua ketika gagal siapa yang menjamin, jika berproduksi siapa pembelinya/ memastikan _offtaker_. Pemerintah dengan dukungan politik bisa hadir misalnya melalui subsidi pupuk atau permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR),” terangnya.
Kendati perannya sebagai Pj. Gubernur Kep. Babel ada keterbatasan waktu untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan, namun dirinya berharap masukkannya ini bisa diterapkan di dasar kebijakan, sebagai acuan bagi kepala daerah terpilih dan dukungan politik dari DPRD.
Sementara itu, Ketua DPRD Prov. Kep. Babel Didit Srigusjaya mengatakan, pihaknya sengaja mengundang Pj. Gubernur, BPS Kep. Babel, BI Perwakilan Babel, dan pihak akademisi untuk menyusun langkah preventif agar ekonomi di Kep. Babel tidak terjun bebas dan pertumbuhan ekonomi bisa tercapai.(***)
