“Jika melihat kebijakan pusat, kepemimpinan Presiden yang banyak berkaitan erat dengan Kep. Babel baik swasembada pangan, energi, air, dan seterusnya. Pemikiran saya, dalam tataran implementasi, kiranya menjadi renungan dan bisa dikawal untuk perubahan di Kep. Babel,” kata Sugito.
Untuk mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan tersebut, diungkapkan Pj. Gubernur Sugito ada empat hal yang perlu diperhatikan. Pertama adanya kebijakan yang berpihak terhadap transformasi ekonomi berkelanjutan, bisa berupa regulasi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), berupa program dan kegiatan kerja Kepala Daerah, dituangkan dalam Goal 5 tahun ke depan.
Kemudian hal kedua menurut Pj Gubernur Sugito yaitu perlunya perubahan mindset masyarakat, tak hanya retorika, namun melakukan action, walaupun menurutnya hal ini sulit, namun tetap harus dilakukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kep. Babel.
“Ketiga revitalisasi kelembagaan dan budaya aparatur. Bagaimana lembaga kepariwisataan itu mengelola tetapi menjadi satu. Misalnya saat ini di Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) sendiri ada 4 sektor, tentu evaluasi Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) perlu menjadi masukan ke depan, untuk menyinergikan dan mengolaborasikan, sehingga kelembagaan di Kep. Babel bisa lebih efektif. Saya tidak melihat sektoral Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tapi goalnya kita kemana. Kalau tematik kepariwisataan, kita lakukan operasional mapping, mestinya kita liat goal yang ingin dicapai, mendistribusikan, jika ada aksesibilitas yang perlu dibangun,” tuturnya.
