Andi mengatakan, Peraturan Direksi Nomor 0017 Tahun 2025 merupakan aturan yang disusun dengan pendampingan dari Kejaksaan Agung RI untuk menggantikan SK 1276 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pegadaan Mitra Usaha Dalam Rangka Kerjasama Penambangan Darat dan Penambangan Laut di Lingkungan PT Timah Tbk.
Peraturan Direksi ini merupakan upaya bersama untuk menjunjung tinggi nilai integritas dan mencegah konflik kepentingan, menyesuaikan unsur teknis dan efisiensi serta pemanfaatan sistem digital dalam proses kemitraan tambang menggunakan pengadaan.com dan aplikasi Mining Control Online System (MCOS).
“Dengan adanya perubahan, PT Timah mengatur dan mendampingi agar kemitraan tambang berjalan sesuai dengan tata kelola pertambangan yang baik dan benar. Perusahaan juga akan mendampingi mitra usaha dan calon mitra usaha terkait perubahan sistem kemitraan ini,” katanya.
