Dikesempatan yang sama Eka Budhiarta wakil ketua pansus juga mengatakan bahwa data merupakan komponen yang sangat penting dalam melakukan penentuan harga TBS. Dimana saat ini provinsi Kep. Babel melalui dinas pertanian hanya mengeluarkan harga acuan TBS 1 kali setiap bulannya.
“Saat ini dalam melakukan penetapan harga TBS kami mengacu pada beberapa parameter, pertama jumlah penjualan CPO yang dilakukan oleh seluruh PKS yang ada di Kep. Babel dan total perjualan kernel,” tandasnya.
Rahmanto Amin Jatmiko direktur PT. KPBN menyampaikan bahwa PT. KPBN hanya melakukan pelelangan CPO dan CPKO milik sendiri (PT. PN) setiap harinya, dimana harga awal ditentukan melalui rapat dewan direksi PT. PN (Perkebunan Nusantara) dengan mengacu pada harga refrensi CPO Malaysia dan Rotterdam.
“Hasil lelang inilah yang kemudian menjadi harga acuan komoditas (CPO dan lainnya) Indonesia untuk di publish pada media internal dan eksternal (bloomberg dan Reuters),” ungkapnya.
Dijelaskannya bahwa sebagai produsen CPO dan CPKO terbesar dunia (±51 juta ton/tahun) Indonesia tidak memiliki harga acuan sendiri seperti Malaysia yang hanya memproduksi ±18 juta ton/tahun dan Belanda. Sementara itu pendapatan terbesar PT. PN berasal dari komoditi utama (CPO & Gula) yakni sebesar 70% sisanya karet, kopi, teh dan kakau. PT. PN sendiri saat ini setiap tahunnya memproduksi ± 2,7 juta ton setiap tahunnya.
“Inilah yang saat ini sedang kita usahakan bersama Kemenko Marves dan mulai bulan November 2022 kemarin kita sudah menjalin kerjasama dengan bloomberg dan reuters terkait harga CPO KPBN,” ungkap Rahmanto.
