Pangkalpinang Fokuskan Perubahan APBD 2025 pada Belanja Wajib dan Mengikat
- account_circle Ochin
- calendar_month Sab, 14 Jun 2025
Perubahan ini turut dipicu oleh kebutuhan mendesak pembiayaan Pilkada ulang yang dijadwalkan pada 27 Agustus 2025. Pemerintah harus menyiapkan dana sebesar Rp24,89 miliar. Selain itu, koreksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) tahun 2024 berdasarkan hasil audit BPK juga memengaruhi perencanaan anggaran.
“Silpa awalnya diproyeksikan sebesar Rp82,47 miliar, namun hasil audit hanya menunjukkan Rp56,77 miliar. Selisih ini harus kami tutupi dengan refocusing belanja,” kata Mie Go.
Sementara itu, Pemkot Pangkalpinang mencatat penurunan target penerimaan dari sektor pajak daerah sebesar Rp29,38 miliar. Penurunan ini disebabkan kebijakan nasional terkait pembebasan biaya pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), guna mendukung program pembangunan 3 juta rumah.
Di sisi lain, terdapat peningkatan pendapatan dari retribusi layanan kesehatan sebesar Rp13,6 miliar, serta kenaikan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp11,24 miliar. Secara keseluruhan, pendapatan daerah naik sebesar Rp20,61 miliar.
Namun, total belanja daerah justru mengalami penurunan sebesar Rp5 miliar. Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja barang dan jasa sebesar Rp21,93 miliar, serta belanja modal sebesar Rp13,9 miliar. Belanja tidak terduga tetap dialokasikan sebesar Rp1,1 miliar.
“Defisit yang terjadi sebesar Rp56,7 miliar akan ditutupi dengan Silpa hasil audit BPK, sehingga sisa kurang pembiayaan menjadi nol,” pungkas Mie Go.
- Penulis: Ochin
