Hal senada diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Kep. Babel M. Haris, yang juga hadir dalam seremoni penandatanganan dokumen PKS. Dirinya memaparkan ruang lingkup dari perjanjian kerjasama yang dilakukan diantaranya, peningkatan pendapatan melalui pajak pusat dan pajak daerah, yang sama-sama dilakukan di daerah.
“Jadi, ada beberapa program dan _template_ yang disiapkan oleh Dirjen Pajak, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk dilakukan nanti bersama dengan daerah, dalam rangka peningkatan pendapatan negara dan juga pendapatan daerah,” jelasnya.
Hal itu guna mempercepat peningkatan pendapatan negara dan pendapatan daerah. Kemudian setelah ini, antara daerah dengan Kementerian Keuangan yang diwakili di daerahnya masing-masing misalnya di Kepulauan Bangka Belitung ada Kantor Pelayanan Pajak Pangkalpinang, Sungaliat dan Tanjung Pandan.
