Nah kembali ke laptop, pekan media ramai beritakan bahwa dana kompensasi dari perusahaan pengoperasi KIP, ditenggarai tak jelas alirannya. Jika pun ada mungkin tidak optimal. Suara-suara sumbang yang membantah bahwa dana yang lancar dan rutin dikucurkan oleh pihak perusahaan KIP, diduga tidak berbanding lurus dengan penyalurannya.
Setidaknya berdasarkan dari pengakuan Kepala Lingkungan Matras, Anggi Mesya yang bahkan tak begitu tau dana tersebut siapa yang menerima, kapan dan berapa besaran pencairan yang diterima warganya.
Gilanya lagi, berdasarkan informasi dari data peruntukan, pihak-pihak yang menamakan diri selaku panitia justru mengalokasikan sejumlah dana kepada pihak yang tidak sesuai kapabilitasnya. Sebut saja mulai dari LSM, Ormas, media bahkan penasehat hukum panitia. Berdasarkan keterangan dari pihak pengurus kampung, bahkan jatah satu orang bisa melampaui bagian penerima kolektif seperti Masjid. Lebih miris lagi, informasi yang dituturkan oleh Kepala Lingkungan Matras, bahwa dana tersebut bahkan tak jelas pertanggung jawabannya.
Satu lagi, tertera pula peruntukan dana kompensasi tersebut untuk media atau wartawan. Di sini terlihat tak jelas kapabilitas media yang dimaksud menjadi pihak penerima. Apakah sebagai humas atau untuk meredam kebisingan. Namun intinya, ini menjadi ironis manakala terdengar kisruh bahwa justru masyarakat dibelah oleh kompensasi tersebut. Menurut Anggi Mesya selaku Kaling Matras, dana kompensasi tersebut tidak dibagikan secara merata. Artinya ada yang menerima ada yang tidak.
