KEM-PPKF atau Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal, adalah dokumen dan langkah pertama dalam proses penyusunan APBN. Pemerintah, melalui kementerian dan lembaga terkait, sedang dalam proses penyusunan KEM-PPKF untuk APBN 2025. Dokumen ini dijadwalkan untuk dibahas dalam pertemuan pekan depan.
Selain itu, Prabowo-Gibran juga akan menggandeng pemerintah daerah dan pemerintah desa. Fokus koordinasi dengan pemerintah daerah dan desa akan lebih dititikberatkan pada persiapan penyediaan bahan pangan yang diperlukan untuk pelaksanaan program makan siang gratis ini.
Selain itu, desa juga akan menjadi sumber utama produksi komoditas dan bahan pangan yang diperlukan untuk program ini. Bumdes (Badan Usaha Milik Desa), UMKM, dan koperasi akan turut serta dalam merancang rantai pasok khusus untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan.
Program unggulan yang diusung pasangan capres dan cawapres ini sempat menimbulkan perbincangan. Pasalnya, beredar rumor yang menyebutkan bahwa program makan gratis akan dilaksanakan dengan mengurangi subsidi BBM serta mengalihkan dan menyesuaikan kembali anggaran dari sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Bhima Yudistira, ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana paslon Prabowo-Gibran untuk mengurangi subsidi BBM guna mendukung program makan siang gratis. Bhima menekankan bahwa mengurangi subsidi BBM untuk membiayai program makan siang gratis tidaklah tepat.
