“Susun prioritas yang harus ditangani di antaranya penanganan inflasi, apalagi kotamadya, yang kita tahu kompleksitas kota itu lebih intensif dibandingkan dengan kompleksitas di rural area. Oleh karenanya segera lakukan penanganan inflasi bersama dengan pemprov, karena pemprov tidak bisa sendiri juga, angka inflasi itu agregat, karenanya nanti kita sama-sama dengan Kabupaten/Kota yang ada di Kep. Babel untuk penanganan inflasi, penanganan stunting, dan kemiskinan ekstrim serta penciptaan kondisi yang stabil menjelang Pemilu,” ujarnya.
Ia juga mengatakan untuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) semua kabupaten/kota dilaporkan Sekda 100 persen di Kep. Babel, dan hal ini akan dilaporkan Pj. Gubernur Safrizal ke Menteri Dalam Negeri, kemudian mengecek penyaluran 40 persen tahun 2023 dan 2024 itu 60 persen apakah sudah terlaksana atau belum, dan pihaknya nanti akan melaporkan hal ini ke publik.
“Lanjutkan kinerja positif dari Wali Kota sebelumnya, di dalam SK sudah disebut tidak merubah, tidak mencabut, tapi ditingkatkan boleh ya. Mudah-mudahan segera bisa memetakan persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Pangkalpinang dan dicarikan solusinya. Mudah-mudahan masyarakat Pangkalpinang dengan kedatangan Pj ini makin sejahtera, pemprov akan memonitor, kita akan rajin mengadakan pertemuan dengan Bupati/ Wali Kota se-Bangka Belitung,” jelas Pj. Gubernur Safrizal.
Selain itu, dirinya juga menyebutkan beberapa arahan Mendagri untuk Pj Gubernur maupun Pj Bupati/Wali Kota antara lain; pertama menciptakan suasana kondusif menjelang Pemilu, selesaikan kewajiban-kewajiban pemerintah daerah kepada penyelenggara Pemilu; kedua tangani inflasi apalagi disebutkannya Kep. Bangka Belitung dalam beberapa bulan terakhir 5 besar tertinggi, untuk itu ia akan menangani bersinergi dengan semua pihak; ketiga segera tangani stunting dan kemiskinan ekstrim dan urusan urusan prioritas lainnya.
