Koordinasi Terkait TKA Komisi II DPRD Babel Datangi Disnakertrans Jabar
- account_circle Ochin
- calendar_month Jum, 10 Mei 2024

Selanjutnya dirinya juga menjelaskan, kewajiban pemberi TKA harus memiliki rencana pengguna TKA, membayar dana kompensasi pengguna TKA, menjamin keikutsertaan TKA dalam polis asuransi dan program jaminan sosial nasional.
“Selain itu menunjuk tenaga kerja pendamping, melaksanakan pendidikan dan pelatihan, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA dan melaporkan setiap tahun kepada Menteri atau Dinas Tenaga Kerja,” katanya.
Dikatakan Ranto berdasarkan UU HKPD, tata cara perhitungan retribusi untuk TKA besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.
“Tujuan dari UU HKPD terkait retribusi TKA sebenarnya merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk meningkatkan pendapatan. Sedangkan tingkat penggunaan jasa merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang di pikul pemerintah daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan,” jelas Ranto.
Disamping itu, Ia mengungkapkan tujuan pihaknya datang ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat ini juga pertama ingin mensupport Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) untuk peningkatan pendapatan dari retribusi IMTA Tenaga Kerja Asing sesuai dengan ketentuan UU HKPD dan PP nomor 35.
- Penulis: Ochin
