Masalah kepatuhan penyelenggara negara terhadap LHKPN kembali mencuat setelah Menteri Pertahanan sekaligus capres Prabowo Subianto mengaku memiliki hampir 500 ribu hektare lahan. Lahan itu dikuasai Prabowo melalui sejumlah perusahaan yang dia miliki.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, seharusnya Prabowo melaporkan kepemilikan saham perusahaan-perusahaan itu di bagian surat berharga LHKPN-nya. Dia menyatakan Prabowo seharusnya melaporkan ke KPK berapa modal yang dia tanamkan di perusahaan itu.
“Paling enggak penyertaan modal dia di PT itu berapa, nah itu harus dicantumkan. Saya belum ngecek, sih,” ujarnya, di Gedung C1 KPK, Kamis, 11 Januari 2024.
Alex menuturkan, semua capres dan cawapres harus mencantumkan kepemilikan saham mereka di sebuah perusahaan di LHKPN.
Prabowo Subianto melaporkan LHKPN ke KPK terakhir pada 20 Oktober 2023 untuk pencalonan dirinya maju Pilpres 2024 bersama Gibran Rakabuming Raka. Dalam LHKPN itu, Prabowo mengaku memiliki surat berharga. senilai Rp 1.701.879.000.000 atau Rp 1,7 triliun. Meskipun demikian, tak disebutkan secara terperinci apa saja surat berharga yang dilaporkan Prabowo itu. (H4/Tc)
