“Budiono cuma berurusan dengan panitia, tidak pernah turun ke lapangan. Dari mana dia bisa klaim bahwa semua dana kompensasi sudah diterima warga dan sudah sesuai semuanya. Itu klaim dia dan panitia sepihak mungkin. Yang jelas kami hadir dalam jumpa pers kemaren baru kami sadari bahwa kami sekedar pajangan untuk menguatkan keterangan dia. Ini harus di buka dengan terang dan transparan. Bukan seperti ini dulu kesepakatannya,” cetus Nazuardi.
Sebelumnya kisruh menyangkut dana kompensasi KIP di laut Matras mendadak ramai. Bermula dari terungkapnya ada jatah media dalam peruntukan dana kompensasi tersebut. Yang kemudian melebar hingga terungkap pula sejumlah ormas diduga ikut menikmati aliran dana kompensasi dampak aktivitas penambangan tersebut.
Di tengah ramainya pemberitaan, terungkap bahwa ada 4 pos alokasi yang tak jelas kemana alirannya, serta sistem dan persentase pembagian terkesan serampangan. Bahkan warga yang pernah menerima aliran dana kompensasi tersebut, tidak seluruhnya mencakup warga Matras.
Mirisnya dana yang seharusnya dialokasikan untuk masjid atau TPA sebesar Rp 100 perkilogram, untuk pemuda atau karang taruna sebesar Rp 50 perkilogram, untuk kas lingkungan sebesar Rp 50 dan untuk kegiatan sosial sebesar Rp 50 perkilogram justru fiktif. (Chin)
