“Juga terdapat program 100.0.100 dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR-red) yang menargetkan 100 persen akses aman air, 0 persen kawasan kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Keseluruh program ini berangkaian dengan program kegiatan dari perangkat daerah terkait,” jelas Gandhi.
Kendati demikian kata Gandhi, turut mengapresiasi kinerja pemerintah kota.
Di mana sampai kini sudah lebih dari 100 hektare kawasan kumuh telah dituntaskan.
Bahkan sampai kini masih tersisa 85,30 hektare kawasan yang harus dituntaskan.
Angka ini sebenarnya hanya 0,82 persen dari total luasan Kota Pangkalpinang yang pada data terakhir mencapai sekitar 10.440.464 hektare.
Maka dari itu, pentingnya pengentasan kawasan kumuh di sudut kota Pangkalpinang.
“Sebenarnya, jika kita tidak terdampak pandemi, sisa kawasan kumuh ini dapat terselesaikan di tahun ini. Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD–red) 2023 pemerintah kota kita adalah akselerasi pembangunan,” kata Gandhi.
Selain kemajuan pembangunan di beberapa sektor perkotaan, tentu juga tidak lepas dari rawannya kekumuhan.
Hal ini terkadang dipandang sebagai konsekuensi perkembangan perkotaan.
Di Pangkalpinang sendiri terus menggenjot pengentasan kawasan kumuh ini melalui berbagai program.
“Berbicara kawasan kumuh memang terdapat berbagai indikator, mulai dari Peraturan Menteri PUPR, peraturan di level provinsi sampai di regulasi level kota,” tutupnya. (Oc)
