“Ada tujuh indikator kawasan kumuh, dan semuanya ada di masing-masing perangkat daerah. Jadi harus aktif,” ucap Gandhi.
Depati M Amir Gandhi mengatakan, DPRD sendiri telah berkali-kali melaksanakan rapat, monitoring atau pengawasan serta evaluasi persoalan pengentasan kawasan kumuh ini.
Di mana memang terdapat berbagai alasan dalam mengatasi permasalahan ini.
Yakni yang utama adalah kendala klasik berupa anggaran.
“Maka dari itu sinergi program pemerintah pusat dan daerah juga kita harap bisa maksimal,” kata Gandhi dilansir Bangkapos.com, Kamis (17/11/2022).
Gandhi memaparkan, secara reguler terdapat beberapa program untuk pengentasan kawasan kumuh.
Satu di antaranya program kota tanpa kumuh atau Kotaku yang menjadi andalan pemerintah pusat mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB alias Sustainable Development Goals (SDGs).
Program ini adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat.
Tidak hanya itu, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Adapun Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri atau PNPM Mandiri.
Merupakan program pemerintah yang mensinergikan program anti kemiskinan ke dalam satu program besar.
Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri bertumpu pada keaktifan masyarakat sebagai pelaku atau merupakan community-driven development (CDD).
