Diskusi yang dihadiri oleh anggota parlemen dari negara-negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Kamboja, Malaysia, Thailand, dan Timor-Leste ini, menghadirkan berbagai ahli yang memaparkan bagaimana prinsip-prinsip demokrasi lingkungan dapat diterapkan dalam konteks parlemen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam.
Forum ini juga membahas pentingnya peran parlemen dalam mendorong pencapaian komitmen dan target iklim, termasuk melalui penilaian dampak regulasi lingkungan dalam proses legislatif, analisis anggaran hijau, serta pengawasan dengan dimensi lingkungan. Rangkaian kegiatan ini juga mencakup lokakarya singkat terkait pengalaman dan praktik-praktik baik parlemen dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi lingkungan, di mana anggota SEAPAC dapat bertukar pandangan dan berbagi pengalaman dari negara masing-masing.
“Kami di SEAPAC berkomitmen untuk memperkuat peran dan kapasitas parlemen terkait anti-korupsi, termasuk yang berkaitan dengan korupsi lingkungan hidup, baik di tingkat nasional maupun regional,” papar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Sebagai Presiden, ia mengajak para anggota SEAPAC untuk mengambil peran aktif dalam mempromosikan demokrasi lingkungan di Asia Tenggara.
