Pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan efektivitas kebijakan ini melalui kolaborasi dengan sektor swasta. Misalnya, menggandeng perusahaan besar untuk memberikan mentorship dan membuka peluang pasar bagi produk-produk UMKM lokal.
kebijakan pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di Bangka Belitung berada dalam kerangka yang kokoh, didukung oleh undang-undang nasional dan peraturan daerah yang relevan. Seperti Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM, UU ini merupakan dasar hukum utama bagi pengembangan UMKM di Indonesia, termasuk di Bangka Belitung. UU ini memberikan definisi, klasifikasi, serta arah kebijakan pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM melalui pemberian akses permodalan, pelatihan, dan pemasaran.
Namun, tantangan yang dihadapi antara lain birokrasi yang masih perlu disederhanakan, koordinasi antar instansi yang perlu ditingkatkan, serta adaptasi terhadap perubahan teknologi dan pasar global. Dengan mengatasi tantangan tersebut, diharapkan kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian daerah
Kebijakan pemberdayaan ekonomi kreatif dan UMKM di Bangka Belitung merupakan langkah strategis yang mampu membawa perubahan positif bagi perekonomian daerah. Dengan mengatasi tantangan-tantangan yang ada dan terus memperkuat implementasi kebijakan, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa potensi lokal dapat diberdayakan secara maksimal, menciptakan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
