“Menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan etikad baik,” tegas putusan tersebut.
Adapun terdapat beberapa poin pertimbangan ditolaknya gugatan PKN oleh PTUN:
Pertama, berdasarkan data yang termuat dalam putusan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, terdapat 33 permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu pemohon informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023.
Kedua, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menjatuhkan putusan berdasarkan ketentuan Pasal 4, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, serta telah mempertimbangkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat No. 01/KEP/KIP/V/2018 tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang Tidak Dilakukan dengan Sungguh-Sungguh dan Itikad Baik.
Ketiga, jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, tidak terdapat dugaan maupun data yang disampaikan terkait dugaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.
