“Saya tahu perusahaan pers sedang menghadapi masa sulit platform digital. Ini pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah juga terus mencari solusi dan kebijakan alternatif untuk perusahaan pers dalam negeri. Ini berkali-kali saya sampaikan,” jelasnya.
Menurut Jokowi hal ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya menghidupkan media mainstream, dan juga salah satu upaya meredam masifnya informasi sesat yang berseliweran di media sosial.
“Itu kerjasama iklan antara pemerintah daerah misalnya dengan media-media mainstream harus dilakukan dan diperkuat, Saya minta seluruh Pemda, seluruh instansi untuk alokasikan belanja iklan, berita, dan sebagainya, tidak akan rugi untuk melawan gelombang hoax yang dahsyat saat ini,” tukas Jokowi.
Turut hadir dalam acara puncak HPN di antaranya Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Umum PWI Hendry CH Bangun, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Pejabat daerah, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, dan undangan HPN lainnya. (M0)
