Dalam RPJMN 2015-2019, pemerintah juga berencana menambah tujuh Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, dan Maluku sebagai poros pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa untuk meningkatkan produktivitas daerah. Tak hanya itu, pemerintah juga memprioritaskan pembangunan 13 kawasan industri baru seperti Kuala Tanjung, Batu Licin, Konawe, Teluk Bintuni, Buli, serta Morowali.
Di samping itu, salah satu bagian dari Indonesia-Sentris adalah konsep maritim dengan melihat laut sebagai pemersatu bangsa. Hal ini terlihat dalam pidato pelantikan saat Presiden Joko Widodo pada tahun 2014.
“Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudera, memunggungi Selatan dan teluk,” ujarnya.
Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Bahkan dalam pidatonya di KTT Asia Timur 13 November 2015, dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indonesia mempunyai potensi besar menjadi poros maritim dunia, sebab Indonesia berada di antara dua Benua Asia dan Australia, berada di antara Samudera Hindia dan Pasifik, serta di antara negara-negara Asia Tenggara. Untuk mendukung hal tersebut, tentunya akses dan fasilitas pelabuhan di Indonesia harus memadai dan sesuai dengan standar internasional.
Gaung Indonesia-Sentris merupakan kebijakan politik yang bertujuan pemerintah dapat dirasakan kehadirannya di seluruh pelosok Indonesia agar keadilan, kesejahteraan, dan pemerataan dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia tanpa harus terbatas jarak, waktu, dan tempat. Hal ini sesuai dengan semangat nawacita dimana Indonesia diharapkan mampu berubah dan menjadi negara yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. (***)
